Indonesia's economic growth picked up slightly in mid-2016 but remains below the level demanded by government and popular aspirations. Despite a plethora of reforms intended to increase efficiency and productivity, some policies are perverse and longstanding problems of implementation remain. The share of manufacturing has declined, the real exchange rate has appreciated, exports have dwindled, and growth has been trending downwards. The banking sector is stable but inefficient, with wide net interest margins and numerous barriers to competition. Trade protection, particularly in basic food commodities, has created high costs that weigh particularly heavily on the poor. Declining government revenues have placed increasing pressure on the public budget, even as the current administration aims to increase spending on infrastructure and welfare and to enhance productivity. In an effort to increase revenues, the government has announced a tax amnesty program and other measures. In addition, Sri Mulyani Indrawati, the new finance minister, has taken steps to cut non-essential expenditure in order to secure high spending on infrastructure and at the same time keep within the 3% budget deficit limit stipulated by law. Although the overall debt situation is not yet alarming, declining revenues and budget cuts that do not fully reflect this decline are putting pressure on increasing debt levels. The government's high-profile tax amnesty program was the major policy initiative implemented in the second half of 2016 that aimed to relieve this pressure. Despite widespread criticism of, and scepticism about, the tax amnesty (both within and outside Indonesia), its first phase had a much higher participation rate than most independent accounts expected. Revenues raised so far through the amnesty are less than 60% of the official target, but this is actually a strong result for the short term. The bigger question, however, is whether the amnesty is a key element of a more encompassing strategy to overhaul the system of taxation and tax administration. Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit pada pertengahan 2016 namun masih berada di bawah angka yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Terlepas dari berbagai reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, beberapa kebijakan memang buruk dan permasalahan implementasi masih tetap ada. Kontribusi sektor pengolahan telah turun, nilai tukar riil terapresiasi, nilai ekspor turun, dan pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan. Sektor perbankan stabil meski tak efisien, ditandai dengan marjin bunga yang besar serta berbagai hambatan kompetisi. Proteksi perdagangan, khususnya dalam komoditas makanan pokok, telah menciptakan biaya ekonomi tinggi yang terutama membebani orang miskin. Turunnya penerimaan pemerintah telah memberi tambahan tekanan pada anggaran negara, sekalipun pemerintah berusaha menambah belanja infrastruktur dan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas. Dalam upaya menambah penerimaan, pemerintah telah mengumumkan program pengampunan pajak beserta program lainnya. Selain itu, menteri keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati telah mengambil langkah-langkah untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu guna mengamankan pos belanja infrastruktur yang tinggi dan pada saat yang sama menjaga defisit anggaran di bawah 3% seperti yang diamanatkan undang-undang. Meskipun kondisi utang secara keseluruhan tidak menguatirkan, penerimaan yang turun serta pemotongan anggaran yang tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi penurunan ini, telah memberikan tekanan pada naiknya tingkat utang. Program tingkat tinggi pemerintah untuk pengampunan pajak merupakan inisiatif utama yang diimplementasikan pada semester ke-2 2016 yang bertujuan untuk mengurangi tekanan tersebut. Terlepas dari kritik dan skeptisme yang tajam, tahap pertama pengampunan pajak (baik di dalam dan luar Indonesia) menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Penerimaan yang dihasilkan melalui pengampunan pajak kurang dari 60% target resmi, namun ini merupakan hasil yang baik untuk jangka pendek. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pengampunan pajak merupakan elemen kunci dari sebuah strategi yang lebih menyeluruh untuk memperbaiki sistem pajak dan administrasi perpajakan.
